Pembangunan Kantor BUMDES dari Bankeu Provinsi Jawa Tengah telah rampung

Sendang-wonogiri.desa.id – Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang. Pada tahun 2017 ada 7.809 desa mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan besaran bantuan sebesar 35 juta rupiah per desa.

Bantuan Keuangan tersebut diberikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah berupa program Ketahanan Masyarakat Desa sebesar 30 juta per desa, dan bantuan untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD dengan besaran bantuan sebesar 5juta rupiah per desa.

Pemerintah Desa Sendang dalam mengelola Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 35 juta ini dipergunakan untuk pembangunan Kantor BUMDes sebesar 30juta rupiah, sedangkan dana 5juta rupiah diberikan kepada KPMD dengan maksud untuk mendayagunakan dan mendorong kinerja KPMD dalam melakukan pendampingan di desa.

Lokasi 0% Pembangunan Kantor BUMDES Desa Sendang

 

Kondisi 50% Pembangunan Kantor BUMDES Desa Sendang

 

Kondisi 100% Pembangunan Kantor BUMDES Desa Sendang

Adapun kegiatan pembangunan Kantor BUMDes ini telah disepakati melalui musyawarah desa, yang bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Sedangkan bankeu provinsi sebesar 5juta rupiah telah diserahkan oleh Pemerintah Desa Sendang kepada ketua KPMD Desa Sendang, Titik Handayani, dan diharapkan dengan adanya bantuan dana untuk operasional kegiatan ini, KPMD dapat meningkatkan partisipasi dan gotong royong di dalam masyarakat serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dalam rangka mengimplementasikan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. (admin).

Facebook Comments

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan